Kejahatan perikanan lintas negara terorganisasi umumnya tidak berdiri sendiri dan melibatkan tindak pidana lain.

Penangkapan kapal ikan ilegal didorong untuk bisa menjerat penerima manfaat atau auktor intelektual.

Pemerintah terus mengantisipasi munculnya modus-modus baru perikanan ilegal di perairan Indonesia.

Pemerintah akan memperketat pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI-718 yang menjadi percontohan penangkapan ikan terukur. Zona itu dinilai rawan perikanan ilegal.

Pelanggaran oleh kapal ikan dalam negeri terdata cukup signifikan. Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran berupa sanksi administratif.

Pemerintah mengklaim telah menangkap 36 kapal ikan ilegal asing. Penindakan dan sanksi tegas diperlukan untuk memberikan efek jera.

Praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia masih marak dilakukan oleh kapal asing. Sementara pelanggaran oleh kapal ikan dalam negeri juga meningkat sehingga pengawasan perairan perlu diperkuat lagi.

Sejumlah kapal ikan bantuan pemerintah ditengarai melakukan pelanggaran operasional. Modus terbesar pelanggaran, antara lain, tidak berizin dan menggunakan alat tangkap yang merusak.