Jika JKP ingin diperkuat, pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata kelola.

Meskipun AI pada akhirnya dapat meningkatkan lapangan kerja dan upah secara keseluruhan, transisi ke AI tetap sulit.

Belum semua pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja bisa menerima manfaat.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diharapkan mampu melindungi semua pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Ada 10,23 juta pekerja formal yang sudah terdaftar di BP Jamsostek, tetapi tidak bisa menjadi peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Berbagai instrumen untuk mendorong peningkatan kepesertaan harus dioptimalkan.

Pengusaha mengusulkan agar kemudahan pencairan dana JHT sebelum pensiun tidak mengusik pengembangan dana pekerja sebagai bekal di hari tua. Pekerja menilai usulan itu berbeda deng kesepakatan terakhir di forum tripartit.

Pemerintah membuka berbagai opsi kemungkinan arah revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Masukan dari pekerja mengerucut pada tiga opsi, dengan mayoritas tetap meminta permenaker dicabut dan kembali ke aturan lama.

Arah revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara pencairan Jaminan Hari Tua harus memperhatikan kondisi kebutuhan riil pekerja saat ini. Buruh meminta agar peraturan itu dicabut, bukan sekadar direvisi.