Teknologi dapat menjembatani antara kebutuhan industri daur ulang dan kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah turut mengangkat pekerja informal.

Toleransi kandungan material ikutan atau impuritas pada impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun untuk kelompok kertas dan plastik sebesar 2 persen dinilai perlu terus dirurunkan hingga mencapai 0,5 persen.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perusahaan peleburan besi dan baja menyatakan impuritas atau toleransi pengotor untuk bahan baku industri 2 persen. Sebab, bahan baku itu merupakan barang bekas.

Pemerintah kembali merevisi regulasi tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri. Revisi ini dinilai menyiratkan kurangnya koordinasi lintas kementerian.

Pemerintah telah merevisi aturan impor tentang sampah atau limbah sebagai bahan baku. Dalam regulasi baru itu, satuan tugas lintas kementerian berperan penting untuk mengawasi importasi.