UU yang disebut-sebut sebagai ”game changer” itu belum ampuh mengatasi kendala investasi, justru menggerus daya beli.

Kepala daerah dengan kepemimpinan lemah berpotensi memunculkan peraturan problematik yang menghambat iklim berusaha.

Pemerintah memastikan perppu langsung berlaku sejak diundangkan meski proses politik masih bergulir di DPR. Berbagai substansi yang menjadi kekhawatiran pengusaha akan diperjelas dalam penyusunan peraturan turunan.

Kehadiran Perppu Cipta Kerja, yang mempertahankan sejumlah pasal problematik di UU Cipta Kerja, dikhawatirkan menjadi bumerang yang mengganggu iklim investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Berbagai risiko ketidakpastian hukum dan politik perlu segera dikelola untuk meredam guncangan ekonomi tahun depan. Semua berpulang pada niat politik pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan, bukan mencederainya.

Ikhtiar mengejar target realisasi investasi senilai Rp 1.400 triliun tahun depan dinilai akan lebih sulit di tengah kondisi ekonomi global yang terus melambat.

Jika pemerintah menerapkan strategi yang tepat, fleksibel, serta mampu menjaga kondisi perekonomian domestik tetap kuat, laju investasi diyakini tidak akan terganggu oleh ancaman resesi global.

Berbagai manuver yang digencarkan sejumlah elite membuat tahun politik seolah datang lebih cepat. Ketidakpastian itu menambah rumit iklim berusaha di tengah ancaman resesi global dan inflasi tinggi.