IKLIM BERUSAHA
Pengusaha Berharap Pemerintah-DPR Konsisten Batalkan RUU Pilkada
Kepala daerah dengan kepemimpinan lemah berpotensi memunculkan peraturan problematik yang menghambat iklim berusaha.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F08%2F22%2Fa93dc7ba-233a-42e4-8b69-8282033dd92f_jpg.jpg)
Unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang menolak rencana DPR merevisi UU Pilkada di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
JAKARTA, KOMPAS -- Kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim berusaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaku usaha berharap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat konsisten mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dan membatalkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sesuai janji.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, pengusaha membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan bisnisnya. Dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal revisi UU Pilkada membuat iklim berusaha menjadi tidak pasti.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 10 dengan judul "Pengusaha Minta Pemerintah-DPR Konsisten".
Baca Epaper Kompas