Merelokasi warga korban bencana alam tak sekadar membangun rumah, tetapi yang lebih penting adalah membangun permukiman. Membangun permukiman perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan dan aspek-aspek lokal.

Pembangunan sebagian hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sulteng, segera dimulai. Penyintas berharap target tersebut dipenuhi karena mereka telah empat tahun hidup di hunian sementara.

Dari 1.951 unit hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Semeru, tercatat baru 300 unit yang sudah ditempati. Selebihnya belum dihuni karena masih menunggu dilengkapi hunian sementara yang melekat pada hunian tetap.

Sebagian kecil huntara dan huntap bagi korban bencana awan panas guguran Semeru pada 4 Desember 2021 mulai diserahkan. Namun, jumlah itu jauh dari target 1.951 unit yang harus dituntaskan.

Tiga tahun pascabencana Palu, 3.250 hunian tetap bagi korban gempa dan likuefaksi belum juga terbangun. Konflik lahan menjadi penyebabnya.

Penyediaan rumah atau hunian tetap bagi penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah baru selesai seluruhnya pada 2023. Perkiraan ini meleset dari target awal akhir 2020.

Pemerintah Kota Palu meminta warga di dua kelurahan di daerah itu tak mengganggu pembangunan hunian tetap bagi warga penyintas bencana di lahan yang masih disengketakan. Warga akan diberi lahan garapan.

Lahan untuk hunian tetap korban likuefaksi di Palu bermasalah karena warga mengklaim sebagian lahan. DPRD meminta menghentikan proses pembangunan huntap di lahan itu, tapi Kementerian PUPR jalan terus.