Pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan ke rapat paripurna DPR. Saat ini, naskah RUU Kesehatan yang sudah diajukan terdiri dari 20 bab dengan 458 pasal.

Sejumlah organisai profesi berencana menggelar aksi damai menolak pembahasan RUU Kesehatan. Pembahasan RUU tersebut yang berjalan selama ini dinilai belum mampu mengakomodasi masukan dari organisasi profesi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan masih menuai pro dan kontra. Meski begitu, publik diharapkan dapat membahas kebijakan tersebut secara rasional.

Ombudsman RI menilai RUU Kesehatan belum mengakomodasi hak-hak layanan kesehatan untuk kelompok rentan. Sejumlah catatan pun diberikan terkait pembahasan RUU Kesehatan.

Sejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan menilai pembahasan RUU Kesehatan tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat. Penguatan pada implementasi dari kebijakan yang sudah eksisting lebih dibutuhkan.

Rancangan Undang-Undang Kesehatan diharapkan bisa dibahas secara terbuka serta memastikan semua pemangku kepentingan terlibat secara bermakna. Pembahasan pun harus berfokus pada kepentingan masyarakat.

Pembahasan RUU Kesehatan telah disepakati untuk dibahas sebagai inisiatif DPR. Meski begitu, keputusan tersebut menuai polemik dari sejumlah pihak.

Pembahasan RUU Kesehatan dinilai terlalu terburu-buru dan tidak terbuka. Pelibatan sejumlah pihak terkait amat diperlukan agar tidak terjadi disharmonisasi dan konflik dengan aturan lain.