Kompas.id

hgu

Perpres No 75/2024 tentang IKN memberikan HGU hingga nyaris dua abad, menuai kekhawatiran dan protes warga IKN.

Bagikan

HGU di IKN Bisa Sampai Nyaris Dua Abad Justru Buat Cemas Warga Sekitarnya

Perpres No 75/2024 tentang IKN memberikan HGU hingga nyaris dua abad, menuai kekhawatiran dan protes warga IKN.

Pengembangan Kota Metropolitan Medan Terhambat Konflik Lahan

Medan menghadapi masalah antropologi perkotaan, dengan daerah perbatasan kota dikepung konflik lahan perkebunan.

Proses Reforma Agraria di Sumsel Belum Ideal

Sertifikasi tanah obyek reforma agraria di Sumsel masih lamban. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya kewenangan menjadi salah satu kendala. Perlu ada sinergitas antarinstansi.

Divonis 15 Tahun Penjara, Surya Darmadi Terbukti Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Selain dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun, Surya Darmadi juga dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2,23 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp 39,7 triliun.

Politik & Hukum ·

Presiden Dorong Penggunaan Lahan Perhutanan Sosial agar Produktif

Lahan perhutanan sosial mesti dikelola agar produktif. Pendampingan manajemen hingga prasarana pun harus dilakukan untuk membantu petani dan masyarakat dalam mengelola lahan tersebut.

Politik & Hukum ·

Iklan

Target Tak Tercapai, Baru 1.118 Izin Usaha Pertambangan Dicabut

Presiden Jokowi di awal 2022 mengumumkan pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan, 192 izin kehutanan, dan 34.448 hektar HGU perkebunan. Namun, hingga kini, baru 1.118 IUP dan 15 izin penggunaan hutan yang dicabut.

Presiden Jokowi Cabut 2.087 Izin Pertambangan

Kamis (6/1/2022), Presiden Joko Widodo mencabut 2.087 izin usaha pertambangan karena dianggap tidak aktif dan perusahaan tidak pernah melaporkan kegiatannya.

Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan

Presiden Jokowi mengumumkan, pemerintah mencabut izin 2.078 perusahaan penambangan mineral dan batubara. Ini salah satunya karena izin tersebut sudah bertahun-tahun telah diberikan, tetapi tidak dikerjakan.

Presiden Jokowi: HGU dan HGB Telantar Akan Dicabut

Pemerintah akan melihat lahan berstatus hak guna usaha dan hak guna bangunan yang ditelantarkan. Lahan itu akan dimasukkan ke dalam bank tanah, agar bisa dimanfaatkan lebih produktif.

Act against Puncak Land Deals

The purchase of state-owned leasehold property (HGU) land for the purpose of plantation development and expansion has been rampant in the Puncak area of Bogor regency. Meanwhile, the local ecology has been degrading.

Iklan