Fasilitas umum, seperti trotoar dan transportasi publik, belum sepenuhnya ramah penyandang disabilitas. Hal ini menghambat mereka untuk mengakses hak atas aksesibilitas.

Anak-anak dengan disabilitas masih jauh tertinggal akses pendidikannya. Karena itu, pendidikan inklusif di sekolah reguler jadi harapan tersedianya akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Deklarasi Jakarta berisi komitmen negara-negara anggota UNESCAP untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Deklarasi ini mengikat komitmen mereka selama 10 tahun ke depan.

Sebagian penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan hingga pendapatan selama Pandemi Covid-19. Kondisi ini membuat mereka semakin rentan terdampak krisis.

Ruang bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan sangat terbatas. Selain tidak bisa mengakses pendidikan yang inklusi, peluang kerja mereka juga sangat kecil.

Pemerintah akhirnya memulihkan hak drg Romi Syofpa Ismael yang status kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil sempat dibatalkan Bupati Solok Selatan karena berkursi roda.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membantu mengadvokasi drg Romi Syofpa Ismael terkait dengan haknya sebagai perempuan penyandang disabilitas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengangkat dokter gigi (drg) Romi Syofpa Ismael sebagai calon pegawai negeri sipil. Hasil penilaian tim khusus bentukan pemprov, Romi laik kerja karena disabilitas yang disandang tidak mengganggu pekerjaannya.