Kementerian PPPA Bantu Advokasi Drg Romi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membantu mengadvokasi drg Romi Syofpa Ismael terkait dengan haknya sebagai perempuan penyandang disabilitas.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FDSC04967_1564314934.jpg){kind=logo}
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Wendra Rona Putra (dua dari kiri), sekaligus kuasa hukum drg Romi Syofpa Ismael (tengah), di Padang, Sumatera Barat, menyambut baik dukungan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nyimas Aliah (dua dari kanan) serta Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia Heppy Sebayang (kanan) dalam mengadvokasi hak kelulusan CPNS drg Romi yang dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Minggu (28/7/2019).
PADANG, KOMPAS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membantu mengadvokasi drg Romi Syofpa Ismael terkait dengan haknya sebagai perempuan penyandang disabilitas. Kementerian PPPA menilai, pembatalan kelulusan CPNS drg Romi karena berkursi roda oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai bentuk diskriminatif.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Nyimas Aliah di Padang, Sumatera Barat, Minggu (28/7/2019), mengatakan, dirinya telah membaca dokumen-dokumen terkait dengan drg Romi. Kementerian PPPA menyimpulkan, Pemkab Solok Selatan telah bertindak diskriminatif terhadap drg Romi.