Dampak perubahan iklim semakin nyata dialami masyarakat adat. Sebagai kelompok rentan, masyarakat adat justru kurang dilibatkan dalam keputusan terkait penanganan krisis iklim.

”Omnibus Law” UU Masyarakat Hukum Adat (MHA) diperlukan untuk merangkul dan memajukan MHA. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kolaborasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dikerjakan bersama kekuatan sosial politik pro-rakyat. Ini dilakukan guna memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan rakyat yang bermartabat.

Persoalan masyarakat adat di Ibu Kota Negara yang baru perlu dicermati. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan. Jika tidak ada kebijakan yang melindunginya, bukan tidak mungkin mereka akan tergusur.

Sebanyak 1.119 peta wilayah adat dengan luas mencapai 20,7 juta hektar yang tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota telah dipetakan. Kalimantan Utara memetakan wilayah adat terluas dalam pembaruan ini.

Dalam penetapan suatu hutan adat, pemerintah masih berpedoman pada pendekatan ekonomi atau kemampuan pengolahan lahan ketimbang sebagai tindakan untuk menghormati nilai-nilai kultural yang melekat pada hutan adat.

Melalui peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2021, PBB mengajak negara-negara dan semua pihak di dunia untuk melipatgandakan upaya menyejahterakan komunitas adat di masa pandemi Covid-19.