Pemerintah Didorong Penuhi Hak Sipil Masyarakat Adat di Tahun Politik

[caption id="attachment_4123462" align="alignnone" width="720"] Dua tonaas, pemimpin ritual adat Minahasa di Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, saling membantu mempersiapkan diri untuk memimpin upacara ritual, Jumat (16/3). Komunitas adat Minahasa merupakan salah satu komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.[/caption]

MINAHASA, KOMPAS — Hingga kini masih ada 3 juta jiwa masyarakat adat yang belum memperoleh haknya atas kartu tanda penduduk elektronik. Tak hanya hak sipilnya belum dipenuhi oleh negara, tetapi kesempatan mereka untuk menentukan pemimpin daerah, kepala negara, dan wakilnya di parlemen pada tahun politik 2018-2019 ini pun terancam hilang.

Hak sipil dan politik masyarakat adat itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-V yang digelar di komunitas adat Wanua Koha, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada 14-17 Maret ini. Selain itu, dibahas pula pemenuhan hak adat atas tanah komunal mereka yang selama ini dirampas negara, dan juga sikap politik AMAN dalam mendukung calon pemimpin yang peduli kepada masyarakat adat.