Berbagai kerugian, baik itu biaya perawatan maupun risiko kematian akibat polusi udara, dinilai tak terlepas dari peran pemerintah dan pelaku usaha.

Majelis Hakim PN Medan melakukan peninjauan di Lapangan Merdeka untuk melihat fakta Lapangan Merdeka sesuai dalil yang diajukan penggugat dalam gugatan warga terkait penetapan cagar budaya Lapangan Merdeka, Medan.

Wagub DKI Ahmad Riza memahami hak warga meminta ganti rugi. Namun, ia memastikan pembenahan sungai terus dilakukan dan sudah ada lahan sepanjang 7,6 km di bantaran Ciliwung sudah dibebaskan dan siap dinormalisasi.

Pada Maret 2020, keputusan sela PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan korban banjir sah berupa perwakilan kelompok. Pada Januari 2021, pengadilan yang sama mengeluarkan putusan sela kedua dan menyatakan gugatan salah kamar

Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa David R Boyd mengirimkan pendapat keahliannya atau ”amicus curiae” kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait kasus gugatan warga negara atas polusi udara di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait gugatan warga atau Citizen Law Suit atas kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu.

Musibah banjir di Jakarta awal 2020 menuai beragam respons dari warga Ibu Kota. Terkait gugatan warga, ada tantangan pembuktian dalil di pengadilan.

Dalil gugatan ”class action” harus bisa membuktikan kelalaian kewajiban yang menjadi tanggung jawab Gubernur DKI sebagai kepala pemerintahan daerah. Pemprov DKI membantah telah lalai. Respons cepat telah dilakukan.