Pemberlakuan Pokok-pokok Haluan Negara layaknya GBHN era dulu dianggap mampu membuat pembangunan Indonesia menjadi terencana. Namun, diingatkan pula, perlu perumusan yang tepat agar tak menjadi arena korupsi.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta perguruan tinggi mengkaji amendemen kelima UUD 1945. Kajian itu, kata dia, perlu membahas ambang batas pencalonan Presiden, garis besar haluan ekonomi, hingga ideologi Pancasila.

Amendemen UUD 1945 bukan merupakan hal terlarang. Namun, perubahan itu disuarakan pada waktu yang tidak tepat, yaitu pada saat kinerja legislatif jauh dari harapan dan di tengah pandemi Covid-19.

Dengan kewenangan menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN, MPR bakal kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ini tak selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan ada aspirasi masyarakat yang menghendaki hadirnya kembali Pokok-pokok Haluan Negara. Hal itu selama ini telah menjadi mandat dari MPR periode sebelumnya.

The People’s Consultative Assembly (MPR) has denied that there have been proposals for the amendment and discussion of amending Article 7 of the 1945 Constitution.

Halauan negara yang berjangka panjang seharusnya tidak diserahkan kepada presiden, tetapi harus dirumuskan bersama melalui majelis terlengkap yang mewakili semua elemen kekuatan rakyat, yaitu MPR.

MPR menjaring masukan dari sejumlah pihak terkait dengan rencana menghidupkan kembali GBHN sebagai haluan ideologis dan penunjuk arah pembangunan nasional.