Kewenangan MPR Tetapkan PPHN Berpotensi Mengubah Relasi Kelembagaan

Dengan kewenangan menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN, MPR bakal kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ini tak selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT Ke-76 Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Wacana amendemen dua pasal di Undang-Undang Dasar 1945 berpotensi mengubah relasi kelembagaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang tidak sesuai dengan sistem presidensial.

Wacana amendemen dimaksud penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Kedua, penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.