Industri pengguna garam dan industri farmasi akan menyerap 736.911 ton garam produksi petambak pada tahun depan. Pasokan ini baru 15,7 persen dari total kebutuhan garam nasional

Pembenahan data diperlukan guna mencegah penyalahgunaan impor garam. Perlindungan terhadap petambak garam juga penting.

Tiga tersangka dari Kemenperin diduga merekayasa data kebutuhan impor garam industri dari 2,3 juta ton menjadi 3,7 juta ton. Hingga kini, Kejagung masih menghitung nilai kerugian dari praktik rekayasa data ini.

Mekanisme pemberian kuota ekspor ataupun impor rawan disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk berburu rente. Kejaksaan Agung menyidik perkara dugaan korupsi dari pemberian kuota impor garam pada 2018.

Petani merasa dengan sistem rebus saja mereka sudah untung sehingga tidak perlu mengeluarkan modal membuat geomembran.

Saat ini, stok garam rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menumpuk di gudang karena rendahnya daya serap pasar. Dalam kondisi itu, pemerintah justru meningkatkan jumlah impor garam hingga 3,07 juta ton tahun ini.

Impor garam tahun ini diperkirakan 3,07 juta ton, naik dibandingkan dengan tahun lalu yang 2,7 juta ton. Namun, pada saat yang sama, garam petambak rakyat menumpuk tak terserap pasar dan harganya anjlok.

Peningkatan impor garam tahun ini diprediksi membuat petambak garam semakin tidak bersemangat untuk berproduksi. Stok garam rakyat masih berlimpah karena sisa produksi tahun lalu belum terserap.