Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PPPA dipimpin menteri dan wamen. Kolaborasi kedua pemimpin sangat dibutuhkan.

Pendataan kasus-kasus kekerasan merupakan kunci dalam membuat kebijakan yang melindungi para korban.

Data kekerasan terhadap perempuan mulai disatukan agar dapat diambil perencanaan dan langkah untuk mengatasinya secara lebih komprehensif.

Ribuan perempuan disabilitas mental tinggal bertahun-tahun di panti sosial atau rehabilitasi, mengalami berbagai perlakuan tidak manusiawi. Selama ini, mereka belum mendapat perhatian khusus pemerintah.

Semakin lama tinggal di rumah membuat perempuan memikul beban yang berlipat ganda saat pandemi Covid-19. Menurunnya pendapatan keluarga memicu ketegangan dalam keluarga. Sejumlah perempuan menjadi korban KDRT.

Kekerasan terhadap perempuan hingga kini masih menjadi fenomena gunung es. Bahkan di masa pandemi Covid-19 pun, kekerasan tetap terjadi. Maka, keberadaan lembaga layanan, termasuk rumah aman menjadi harapan para korban.

Upaya menghentikan kekerasan seksual masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur berbagai jenis kekerasan seksual. Komitmen DPR bagi korban ditunggu sekarang.

Perempuan dan anak di kawasan timur Indonesia hingga kini masih banyak yang mengalami kekerasan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengakhiri kekerasan tersebut, termasuk menyuarakan dalam Konferensi Perempuan Timur 2020.