The sanction against the chairman of the General Election Commission (KPU), Arief Budiman, indicates the need for comprehensive reform of the election management body.

Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis menilai pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU mencederai etika kepemiluan dan kepastikan hukum atas pelanggaran etik pemilu.

Setelah Presiden Joko Widodo mencabut keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting dari jabatan anggota KPU, KPU memutuskan untuk mengaktifkan kembali Evi.

Dikabulkannya gugatan Evi Novida Ginting di PTUN atas pemberhentian dirinya dari komisioner KPU 2017-2022 menjadi momentum bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan refleksi.

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan mantan anggota KPU, Evi Novida Ginting, terkait pemberhentian dirinya secara tak hormat. Majelis membatalkan keppres pemberhentian Evi, sekaligus memerintahkan rehabilitasi nama baiknya.

Berkaca dari interaksi antarpenyelenggara pemilu, desain kelembagaan penyelenggara perlu ditata ulang sehingga tidak menimbulkan persoalan di antara penyelenggara pemilu. Penataan ulang akan dirumuskan dalam RUU Pemilu.

Evi Novida Ginting melayangkan surat keberatan atas putusan pemberhentiannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke DKPP, Ombudsman RI, dan Presiden Joko Widodo. Evi juga akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Evi Novida Ginting menilai, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang salah satunya memberhentikan dirinya, cacat hukum. Dia yakin, keputusan KPU sudah tepat karena menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.