Kompas.id

elsam

Kemenkominfo akan berperan selama 6-12 bulan sampai lembaga pengawas pelindungan data pribadi terbentuk.

Bagikan

Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Belum Kunjung Terbentuk

Kemenkominfo akan berperan selama 6-12 bulan sampai lembaga pengawas pelindungan data pribadi terbentuk.

Pekan Depan UU PDP Berlaku, Data Pribadi Masih Rawan Disalahgunakan di Pilkada 2024

Pemegang data pemilih tidak hanya penyelenggara pemilu, tapi juga partai politik. Akankah data itu aman?

Politik & Hukum ·

Kebijakan Registrasi SIM ”Card” Menggunakan Nomor Induk Kependudukan Perlu Dievaluasi

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kewajiban registrasi SIM ”card” justru menciptakan banyak permasalahan.

Dibayangi Kasus Pencatutan KTP, Legitimasi Pencalonan Dharma-Kun Dipertanyakan

Legitimasi pencalonan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta dipertanyakan akibat kasus pencatutan KTP. Polisi diminta selidiki.

Politik & Hukum ·

Baru Ada Tiga Kasus Pidana Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Belum semua masyarakat dan aparat penegak hukum memahami esensi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Iklan

Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perlu Lebih Transparan

Pemerintah adalah regulator, bukan operator pusat data.

Gangguan PDN Berhari-Hari, Kemungkinan Diserang "Ransomware"

Penanganan gangguan PDN menguji kepercayaan publik di tengah kebijakan digitalisasi pemerintahan.

Perluasan Kewenangan Polisi Batasi Akses Internet Bahayakan Penegakan HAM

Pemutusan ataupun perlambatan akses jaringan internet hanya bisa dilakukan ketika negara dalam kondisi darurat.

Permintaan Penghapusan Konten di Media Sosial Menguat

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, permintaan penghapusan konten cenderung diikuti dengan ancaman hukuman pidana.

Etika Kecerdasan Artifisial Berlaku bagi Semua Penyelenggara Sistem Elektronik

Panduan etika kecerdasan buatan dirilis untuk merespons cepatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.

Iklan