Belajar dari pemilu Filipina 2022, Indonesia tidak mungkin menggunakan ”e-voting” dan ”e-counting” dalam Pemilu 2024. Selain UU Pemilu tidak memberikan ruang untuk itu, integritas pemilu juga akan dipertaruhkan.

Penerapan e-voting atau pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik mudah diucapkan, tetapi tak mudah diwujudkan. Apalagi, e-voting sejauh ini belum menjadi solusi atas persoalan paling krusial; rekapitulasi.

Teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Namun, ada kalanya teknologi tak cukup memberi rasa aman sehingga cara tradisional masih jadi pilihan. Ini yang terjadi pada pemilihan umum dengan surat suara ketimbang e-voting.

Format pungut hitung pada pemilu selama ini dinilai demokratis dan menjadi rujukan negara lain. ”E-voting” belum mendesak diterapkan pada pemilu karena justru berpotensi menghilangkan pengawasan partisipatif pemilih.

Mimpi untuk memiliki data kependudukan tunggal di negeri ini hampir terwujud. Hingga saat ini tinggal 2 persen penduduk atau setara 3,9 juta jiwa yang belum melakukan perekaman data kependudukan.

Penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-rekap sangat dimungkinkan diterapkan untuk Pilkada 2020. Penggunaan e-rekap ini diprediksi bakal mengurangi terjadinya manipulasi dalam rekapitulasi suara

KPU berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan secara elektronik (e-rekap) saat Pilkada 2020. Pemilu berbasis elektronik diyakini memiliki keunggulan keakuratan data, efisiensi biaya dan waktu, serta meningkatkan partisipasi pemilih.

KPU berencana menerapkan rekapitulasi suara elektronik (e-rekap) pada pilkada serentak tahun 2020. Meski demikian, penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) masih memerlukan diskusi panjang dengan sejumlah pihak terkait.