Ego sektoral antara dua kementerian terkait beragam data bantuan sosial tidak tepat, tidak etis, dan tidak efisien.

Data penerima bansos kini wajib melalui musyawarah desa sebelum didaftarkan untuk dicairkan oleh Kementerian Sosial.

Sebanyak 98.258 penerima KJP Plus dan KJMU tidak layak jadi penerima, antara lain karena datanya kosong, tak sesuai alamat, punya mobil, memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar, dan merupakan anggota keluarga PNS/TNI/Polri.

Kementerian Sosial menerima dua sertifikat ISO. Hal ini, antara lain, menjamin keamanan data warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Akurasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus ditingkatkan. Kementerian Sosial kini membuka akses bagi masyarakat untuk ikut memutakhirkan DTKS.

Data Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menunjukkan 4.700 warga miskin Ibu Kota yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mendapat bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan.

Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat, akan menelusuri sengkarut data penerima bantuan sosial di Kabupaten Cirebon. Sejumlah polisi, pegawai negeri sipil, hingga anggota DPRD setempat diduga menerima bansos.

Sebanyak 25 aparatur sipil negara di Provinsi Lampung terindikasi menerima bantuan sosial tunai selama pandemi Covid-19. Verifikasi data secara berkala perlu dilakukan agar program bantuan tepat sasaran.