Mekanisme Pendataan Penerima Bansos Diubah

Data penerima bansos kini wajib melalui musyawarah desa sebelum didaftarkan untuk dicairkan oleh Kementerian Sosial.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas memotret warga yang akan menerima uang saat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng di Kantor Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme pengusulan penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diubah. Kini nama-nama warga penerima bantuan sosial wajib disaring melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, baru kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, melalui musyawarah desa diharapkan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang diputuskan secara mufakat. Hal ini guna memastikan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan benar dan bansos menjadi tepat sasaran.