Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
dpa
Pemerintah masih menggodok DIM dari RUU DPA. DIM dari pengganti UU Wantimpres itu ditarget selesai dalam waktu dekat.
Bagikan
Revisi UU Wantimpres, Pemerintah Ingin Jumlah Anggota DPA Dibatasi
Pemerintah masih menggodok DIM dari RUU DPA. DIM dari pengganti UU Wantimpres itu ditarget selesai dalam waktu dekat.
Politik & Hukum
·
Eksistensi dan Isi Lembaga Pertimbangan
Publik dapat menerima keberadaan lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Riset
·
Ditanya Jadi Dewan Pertimbangan Agung di Era Prabowo, Jokowi Menampik dan Tetap Ingin ke Solo
Presiden Jokowi menyebut rencananya seusai pensiun masih tetap. Namun, apakah mau jika menjadi DPA?
Politik & Hukum
·
Ketua Baleg DPR: Perubahan Wantimpres untuk Akomodasi Tokoh Ormas
Penghapusan batas maksimal anggota DPA diakui untuk mengakomodasi banyak pihak.
Politik & Hukum
·
Hidupkan Kembali DPA Perlemah Sistem Presidensial
Upaya menghidupkan kembali DPA sebagai lembaga negara lewat revisi UU Wantimpres bertentangan dengan konstitusi.
Politik & Hukum
·
Iklan
DPA ”Bangkit dari Kubur”, Yance Arizona: Timbulkan Komplikasi Tata Negara
Rencana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung bisa timbulkan komplikasi ketatanegaraan pascaamendemen UUD 1945.
Politik & Hukum
·
DPR Sepakat Usulkan Revisi UU Wantimpres demi Politik Balas Budi?
DPR sepakat usulkan revisi UU Wantimpres. Langkah ini ditengarai hanya untuk politik balas budi.
Politik & Hukum
·
DPR Usul Ubah UU Wantimpres, Pakar Hukum Curiga Ada Agenda Terselubung
Pembentukan DPA sebagai lembaga negara di luar kekuasaan pemerintah dinilai ahistoris dan tidak relevan.
Politik & Hukum
·
Wakil Ketua DPA Ali Moertopo: Penembakan Misterius Dapat Dipertanggungjawabkan (Arsip Kompas)
Pada 1982-1985, ratusan orang dituduh sebagai preman lalu ditembak tewas tanpa melalui proses hukum. Aksi ini dikenal sebagai petrus atau penembakan misterius. Penembakan di masa itu dinilai dapat dipertanggungjawabkan.
Arsip Kompas
·
Korban Insiden Dili Sekitar 50 Orang Tewas (Arsip Kompas)
Komisi Penyelidik Nasional Insiden 12 November 1991 di Dili melaporkan hasil kerja mereka ke Presiden Soeharto. Jumlah korban meninggal dunia disebutkan sekitar 50 orang dan luka-luka lebih dari 91 orang.
Arsip Kompas
·
Lihat Lainnya
Iklan