Praduga keberadaan desa ”fiktif” mencuat lantaran tumbuhnya jumlah desa tak dirunut dari akar masalah. Padahal, rangkaian mosaik ini jika dirangkai berasal dari daftar desa yang dimiliki pemerintah.

Perubahan skema pengalokasian dan penyaluran dana desa bertujuan menggenjot serapan anggaran daerah pada awal tahun. Selain itu, mempercepat pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara mengaudit penggunaan anggaran empat desa di Konawe. Polisi juga memeriksa ulang puluhan saksi terkait desa bermasalah.

Bau tak sedap tiba-tiba menyergap saat memasuki Kantor Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bau itu semakin tajam saat beranjak memasuki lorong perkantoran pemkab itu, Senin (25/11/2019).

Aturan penyaluran dan pengawasan dana desa dibuat cukup ketat. Munculnya desa fiktif menunjukkan impementasi regulasi di beberapa titik masih lemah dan membuka celah penyelewengan.

Aturan bodong pembentukan 56 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, diduga kuat diatur mulai dari penyusunan hingga terdaftar di kementerian. Atas perintah pimpinan daerah di sebuah peternakan, perda itu mulai dirancang.

Keberadaan desa di seluruh Indonesia menjadi ujung tombak pembangunan masyarakat. Karena itu, munculnya desa-desa fiktif menjadi benalu pembangunan desa, mencederai tujuan memakmurkan masyarakat desa.

Sebagian desa yang dimekarkan dari perda fiktif merupakan desa bermasalah karena tidak memenuhi syarat pembentukan desa. Wilayah itu tampak lengang karena hanya memiliki segelintir penghuni.