Selama ini, ata Covid-19 di tingkat kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat selalu berbeda. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pengambilan kebijakan. Daerah minta pencocokan data.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar data Covid-19 tidak ditutup-tutupi. Membuka data dan mematuhi protokol kesehatan adalah kunci penanganan Covid-19.

Antara data Pemprov Jateng dan laporan Satgas Penanganan Covid-19 pusat terdapat selisih 1.207 orang pada kumulatif kasus positif. Sementara pada kesembuhan ada selisih 730 orang dan selisih 739 orang pada kematian.

Data resmi kasus Covid-19 di Indonesia hari ini menunjukkan lebih dari 10.000 orang meninggal. Namun, jika merunut laporan pemerintah daerah, angka ini sudah dilampaui hari sebelumnya. Ini menunjukkan inkonsistensi.

Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak melaporkan kasus kematian pasien dalam pengawasan Covid-19. Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjanji akan membuka data itu berdasarkan laporan manual.

Dalam memaknai informasi kesehatan, tak bisa hanya mengandalkan atau membaca satu jenis angka. Namun, angka-angka tersebut harus dilihat secara menyeluruh sehingga ada pemahaman jelas akan kondisi satu wilayah.

Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 terus menuai kritik. Salah satunya karena rencana itu tanpa berbasiskan pada data yang valid.

Strategi ”Jogo Tonggo” dengan melibatkan warga masyarakat untuk meredam penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah berhadapan dengan masifnya mobilitas penduduk dari kawasan pandemi lain yang masuk ke provinsi ini.