Brigadir Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan Joko Tjandra. Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Tak tertutup kemungkinan ada tersangka lain.

Polri mulai menyidik dugaan pelanggaran Pasal 263, 426, dan 221 KUHP terkait tindakan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang menerbitkan surat jalan bagi buronan kasus ”cessie” Bank Bali, Joko Tjandra.

Joko Tjandra terbukti dilindungi oknum aparat Polri dan Kejagung. Menko Polhukam Mahfud MD pun menegaskan, pemerintah akan menindak aparat yang terlibat dalam kasus itu. Namun, eksekusi Joko juga jangan sampai lepas.

Hingga kini, upaya untuk mengungkap kasus pelarian buronan Joko Tjandra masih terbatas di internal Polri. Tak tertutup kemungkinan, polisi memeriksa pihak lain di luar Polri jika hasil penyidikan mengarah ke sana.

IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Tjandra, buronan kasus ”cessie” Bank Bali. IPW menduga ada oknum lain yang membantu Joko, selain Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan pejabat di Bareskrim Polri yang diduga menerbitkan surat jalan untuk buronan Joko Tjandra. Informasi IPW menguatkan informasi yang sebelumnya diterima Komisi III DPR.

Pemerintah beserta aparat penegak hukum diharapkan segera berkoordinasi dan melangkah bersama menangkap Joko S Tjandra. Langkah pertama yang dapat segera dilakukan adalah mencabut kartu tanda penduduk dan paspornya.

Di mana pun berada, terpidana perkara ”cessie” Bank Bali Joko Tjandra yang sudah buron sejak 2009 bakal ditangkap Kejaksaan Agung. ”Saya harapkan bisa segera dan tak ada halangan apa-apa,” kata Jaksa Agung Burhanuddin.