KTP dan Paspor Joko S Tjandra Bisa Dicabut
Pemerintah beserta aparat penegak hukum diharapkan segera berkoordinasi dan melangkah bersama menangkap Joko S Tjandra. Langkah pertama yang dapat segera dilakukan adalah mencabut kartu tanda penduduk dan paspornya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F20200706_ENGLISH-JOKO-TJANDRA_E_web_1594043320.jpg){kind=logo}
The South Jakarta District Court judges chaired by Soedarto, Monday (28/8/2000), acquit Bali corruption case defendant Djoko Tjandra of all charges. The panel of judges was of the opinion that the case involving Joko Tjandra was a civil case.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah beserta aparat penegak hukum diharapkan segera berkoordinasi dan melangkah bersama untuk menangkap Joko S Tjandra. Langkah pertama yang dapat segera diambil adalah mencabut kartu tanda penduduk dan paspor atas nama Joko S Tjandra.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto, ketika dihubungi Rabu (8/7/2020) di Jakarta, mengatakan, langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanggil empat instansi untuk memonitor perkembangan pencarian buronan perkara pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Joko S Tjandra, sudah tepat. Namun, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan Mahkamah Agung yang membawahi badan peradilan yang selama ini menangani kasus tersebut.