Komposisi anggota DJSN diharapkan seimbang antara orang pemerintahan dan masyarakat agar independensinya bisa terjaga.

Data 9 juta orang miskin hilang dalam keputusan menteri sosial terkait jaminan kesehatan nasional. Pemerintah beralasan ini akibat data ganda.

Navigator berperan penting untuk menjembatani kesenjangan antara penyelenggara program dan peserta JKN-KIS. Peningkatan kapasitas navigator dibutuhkan agar mereka bisa mendampingi peserta dengan baik.

Keputusan pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat menuai polemik. Kenaikan iuran itu jadi bagian strategi mengatasi defisit pembiayaan program itu.

Adapun segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran sendiri, bakal mengalami kenaikan iuran dari Rp 25.000 jadi Rp 42.000 per orang untuk perawatan kelas 3. Demikian pula iuran kelas 2 naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per orang dan kelas 1 dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per orang.

Pendapatan BPJS Kesehatan juga bisa ditingkatkan dengan mengoptimalkan kepesertaan dari Pekerja Penerima Upah (PPU), baik swasta maupun BUMN.

Presiden dinilai sudah saatnya menaikkan iuran bagi penerima bantuan iuran dan iuran segmen kepesertaan lain untuk mendukung berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih baik.