Data Orang Miskin Berkurang 9 Juta Jiwa, Keputusan Menteri Sosial Disoal

Data 9 juta orang miskin hilang dalam keputusan menteri sosial terkait jaminan kesehatan nasional. Pemerintah beralasan ini akibat data ganda.

Kompas/Priyombodo

Suasana di Klinik Hemodialisis Tidore, Cideng, Jakarta Pusat, yang melayani cuci darah, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengeluarkan sekitar 9 juta rakyat miskin dari program tersebut. Menteri Sosial didesak segera mencabut Keputusan Menteri Sosial Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021, yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch menilai Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No 92/2021 itu tidak menunjukkan kepekaan terhadap orang miskin. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, seharusnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dinaikkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 107 juta jiwa.