Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun dinyatakan melanggar netralitas aparatur sipil negara terkait video dirinya mengajak guru dan siswa memilih partai politik tertentu.

Video yang beredar di media sosial menayangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel mengajak para guru dan siswa untuk pilih Partai Golkar. Bawaslu selidiki dugaan pelanggaran kampanye pemilu tersebut.

Bawaslu Kalsel bekerja sama dengan KPID memperkuat pengawasan kampanye. Kalsel termasuk daerah sangat rawan kampanye di media sosial setelah DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Jabar.

Pasangan calon dilarang berkampanye menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Untuk itu, pengawasan terhadap indikasi kampanye akan lebih dioptimalkan.

Tujuh laporan dugaan pelanggaran pilkada yang diajukan oleh kubu Denny Indrayana dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan. Kubu Denny pun akan mengajukan keberatan ke Bawaslu pusat dan DKPP.

Laporan kubu Denny Indrayana terkait dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan calon gubernur petahana Sahbirin Noor dihentikan. Laporan itu tak memenuhi syarat materiil.

Kubu Denny Indrayana melaporkan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan kubu Sahbirin Noor dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Laporan ketiga ini mulai diproses oleh Bawaslu.

Dugaan pelanggaran dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Jika terbukti, dugaan pelanggaran kali ini mempunyai sanksi yang sangat berat, yakni pembatalan sebagai calon.