Pakaian bekas impor punya pasar potensial. Tata niaga perlu dikawal agar tidak menghancurkan produksi lokal.

Pemerintah sedang mengincar penyelundup ilegal dari berbagai daerah termasuk melalui jalur tikus. Jika importir pada tingkat hulu dihentikan, penjualan pakaian bekas impor di tingkat hilir akan terhenti.

Keberhasilan pembangunan fisik, seperti infrastruktur, di ujungnya harus membawa manfaat serta menyejahterakan masyarakat. Tentu dalam hal ini tersirat pula rasa aman pada masyarakat.

Pemberantasan baju bekas impor tak cukup lewat penjualan produk lokal secara masif, tetapi juga pengawasan ketat arus masuk barang impor, termasuk impor baju bekas yang dilarang.

Polemik baju bekas impor mencuat. Pedagang dan pelaku usaha tekstil nasional membutuhkan solusi tegas terkait masalah ini.

Pemerintah daerah memerlukan regulasi turunan larangan impor pakaian bekas terkait ”thrifting” atau jual beli pakaian bekas impor. Harapannya, aktivitas itu tidak mengganggu industri tekstil lokal.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Polda Bali mengungkap kasus "thrifting" ilegal di Tabanan, Bali. Polda Bali menetapkan dua tersangka dan menyita 117 bal pakaian bekas impor senilai Rp 1,17 miliar.