Kasus mafia tanah di Kendari timbulkan kerugian hingga Rp 300 miliar. AHY tegaskan semua pihak bersinergi tangani kasus.

Sibolga menjadi kota lengkap pertama di Sumut dan ke-13 di Indonesia. Pemetaan bidang tanah menyeluruh diharapkan bisa menekan mafia tanah di Sumut.

Sertifikasi tanah obyek reforma agraria di Sumsel masih lamban. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya kewenangan menjadi salah satu kendala. Perlu ada sinergitas antarinstansi.

Ulah mafia tanah dapat menghalangi upaya pemerintah untuk melakukan pendataan bidang tanah menuju Indonesia lengkap. Karena itu, komitmen bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan guna memberantas mafia tanah.

KPK menyerahkan aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan dan hibah kepada Kemenkumham dan Kementerian ATR/BPN.

Selain telah memiliki aplikasi Lapor, Kementerian ATR/BPN juga menambah saluran pengaduan lain melalui nomor Whatsapp 081110680000.

Komplain masyarakat harus terhubung dengan ”key performance indicator” pegawai sehingga penentuan ”reward” atau ”punishment” juga ditentukan dari sejauh mana dan secepat apa mereka bisa menyelesaikan komplain.

Guna mengendalikan praktik mafia tanah, Kementerian ATR/BPN memperketat pendaftaran tanah. Sebab, program itu telah dijadikan modus baru oleh mafia tanah.