Industri sawit kini sedang berbenah. Walakin, pembenahan melalui Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu berdampak ke petani sawit. Mereka kini resah.

Pemerintah berencana mengalihkan ekspor CPO dan produk turunannya dari UE ke China dan negara-negara di Afrika. Sementara itu, asosiasi petani sawit meminta agar pasar CPO di UE tetap dipertahankan.

Harga tandan buah segar di petani sawit swadaya tergolong rendah jika dibandingkan dengan petani sawit plasma. Kondisi ini membuat banyak petani merugi.

Peremajaan tanaman kelapa sawit menjadi upaya menjaga keberlanjutan produksi sawit nasional. Pemerintah menargetkan 180.000 hektar kebun sawit direvitalisasi setiap tahunnya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat.

Sejumlah aturan yang dibuat pemerintah justru dinilai membuat capaian peremajaan sawit rakyat tidak optimal. Keterlibatan beberapa kementerian untuk mengurusi sawit membuat pemenuhan persyaratan memakan waktu yang lama.

Pemerintah memperpanjang masa pembebasan pungutan ekspor sawit selama dua bulan hingga 31 Oktober. Kebijakan ini diharapkan mendongkrak harga tandan buah segar sawit di tingkat petani yang hingga kini belum optimal.

Petani sawit rakyat menghadapi sederet kendala untuk mengupayakan legalitas lahannya. Padahal, tanpa legalitas itu, target pemerintah meremajakan 500.000 hektar kebun sawit rakyat selama 2020-2022 akan sulit tercapai.

Kisruh minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada Januari-Juli 2022 membawa pelajaran berharga. Petani sawit rakyat perlu didorong guna mendapatkan nilai tambah sekaligus menekan ketergantungan pada industri besar.