Pemerintah berjanji segera membayarkan tunggakan insentif tenaga kesehatan tahun 2021. Total tunggakan yang belum dibayarkan oleh pemerintah mencapai angka Rp 12 triliun.

Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2020 yang diajukan pemerintah. Satu fraksi lain menyatakan menyetujui dengan catatan.

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani Covid-19 di daerah perlu dipercepat. Kendala terkait koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar segera terselesaikan.

Realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah masih rendah. Gubernur Kalteng mendorong kepala daerah segera merealisasikannya, termasuk insentif perawat. Sebelumnya, total anggaran mencapai Rp 1,4 triliun.

Di tengah gelombang pandemi yang kian mencemaskan, buruknya kinerja pemda, yang tak jarang disertai sikap ”business as usual” dan minimnya sense of crisis, sangat mengganggu laju kecepatan yang ingin dicapai pemerintah.

Sebanyak delapan kabupaten di Sulawesi Tengah belum membayar insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Kondisi ini rentan memengaruhi kinerja tenaga kesehatan saat pandemi belum berakhir.

Menjelang akhir masa PPKM darurat, kasus harian Covid-19 belum turun signifikan. Pemerintah perlu memperkuat pengetesan dan pelacakan, selain menambah tempat perawatan pasien.

Pemerintah Kota Tegal, Jateng diminta mengoptimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 untuk menjamin warga yang menjalani isolasi mandiri. Hingga Juli, anggaran Covid-19 yang terpakai baru 28 persen.