DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020
Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2020 yang diajukan pemerintah. Satu fraksi lain menyatakan menyetujui dengan catatan.
Rapat Paripurna DPR membahas persetujuan Rancangan Undang-Undang Pelaporan Pelaksanaan APBN 2020, Selasa (7/9/2021), di Gedung DPR, Jakarta. Dalam rapat itu DPR menyetujui laporan yang disampaikan pemerintah.
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui laporan pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Kinerja APBN dinilai menunjukkan daya tahan yang baik dalam menghadapi Covid-19, bahkan jika dibandingkan dengan negara lain yang stimulus fiskalnya lebih baik. Namun, pemerintah tetap diminta menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap beberapa kekurangan yang ditemui di dalam pelaksanaan APBN 2020.
Dalam rapat paripurna, Selasa (7/9/2021), DPR yang diwakili oleh Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan ulasan, masukan, serta ringkasan sikap fraksi terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari sembilan fraksi, delapan fraksi menerima seluruh laporan pertanggungjawaban APBN 2020. Adapun satu fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menerima laporan dengan catatan.