Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
alih status
Sejumlah pasal dalam UU KPK yang mengatur alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi. KPK Watch Indonesia selaku pemohon menilai pasal-pasal itu inkonstitusional.
Bagikan
MK Kembali Sidangkan Uji Materi UU KPK soal Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN
Sejumlah pasal dalam UU KPK yang mengatur alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi. KPK Watch Indonesia selaku pemohon menilai pasal-pasal itu inkonstitusional.
Politik & Hukum
路
Komnas HAM Sebut Wakil Ketua KPK Tak Bisa Klarifikasi Seluruh Pertanyaan
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mendatangi kantor Komnas HAM dan memberikan keterangan kepada tim Komnas HAM sekitar lima jam. Namun, Komnas Ham menyebut Ghufron tidak bisa mengklarifikasi seluruh pertanyaan.
Politik & Hukum
路
Tak Penuhi Panggilan, Komnas HAM Beri Kesempatan Kedua kepada KPK
Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Komnas HAM akan melayangkan surat kedua ke KPK.
Politik & Hukum
路
Jangan Biarkan Polemik Pegawai KPK Berlarut-larut
Presiden Jokowi masih diharapkan bisa mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan problematika 75 pegawai KPK. Jika persoalan ini terus berlarut-larut, bukan tak mungkin agenda pemberantasan korupsi terganggu.
Politik & Hukum
路
Pencarian Harun Masiku Bisa Terkendala
Pencarian Harun Masiku, tersangka kasus suap terhadap bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, bisa terkendala oleh polemik tes wawasan kebangsaan di KPK.
Politik & Hukum
路
Iklan
Pihak-pihak Penyelenggara Tes Wawasan Kebangsaan Diminta Kooperatif
Pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) diminta kooperatif memenuhi panggilan Ombudsman dan Komnas HAM.
Politik & Hukum
路
Seruan Tunda Pelantikan Pegawai KPK Menjadi ASN Terus Bergaung
Sejumlah 77 guru besar fakultas hukum dari sejumlah perguruan tinggi menyerukan agar pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara yang sedianya diselenggarakan pada 1 Juni 2021 ditunda.
Politik & Hukum
路
Komnas HAM Kaji Substansi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK
Komnas HAM tengah melakukan kajian terkait substansi pertanyaan tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Diduga tes itu melanggar HAM.
Politik & Hukum
路
Pimpinan KPK Bertanggung Jawab atas Pemberhentian Pegawai
KSP Moeldoko menegaskan, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawainya bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan itu.
Politik & Hukum
路
Komnas HAM Lanjutkan Penyelidikan Polemik Tes Wawasan Kebangsaan di KPK
Kamis pagi ini, perwakilan Wadah Pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan ke Komnas HAM. Mereka akan menyerahkan data, keterangan, dan dokumen tambahan. Komnas HAM menegaskan akan melanjutkan penyelidikan.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan