Banyak anak-anak yatim piatu yang tak diketahui orangtuanya tak bisa mendapatkan atau mengurus akta kelahirannya. Nasib mereka menjadi terlunta-lunta. Negara harus hadir membantu para yatim piatu mendapat hak mereka.

Digagasnya pelayanan ini didasarkan pada pengalaman masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan lantaran ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki.

Pemberian nama terhadap anak kini perlu mematuhi aturan pemerintah lewat Permendagri No 73/2022. Di antaranya harus dua kata dan tidak boleh bermakna negatif. Lantas, siapa yang bisa menilai itu tak bermakna negatif?

Pembuatan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak, penting dilakukan sejak dini demi kepentingan masa depan si anak.

Pemerintah memudahkan kelompok rentan, seperti transpuan, untuk punya akta kelahiran, KTP, dan KK sehingga bisa mengakses banyak layanan publik.

Sejumlah 441.111 anak di Nusa Tenggara Timur belum memiliki akta kelahiran. Dokumen itu sebaiknya difungsikan secara terintegrasi dengan layanan sosial lain sehingga mendorong orangtua dan pihak terkait menerbitkannya.

Fenomena jutaan anak Indonesia tanpa akta kelahiran adalah persoalan serius. Karena tak memiliki bukti identitas, anak-anak sering dikecualikan dari pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan vital lainnya.

Pencatatan kelahiran anak tidak bisa diabaikan. Tanpa akta kelahiran, anak tidak terlihat atau dianggap tidak ada di mata pemerintah. Mereka dikecualikan dari pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan vital lain.