Kaum perempuan juga bisa menjadi korban akibat dampak perubahan iklim dan ancaman terhadap sektor kelautan.

Upaya untuk membangun masyarakat pesisir terlebih dahulu harus dilakukan dengan mengevaluasi berbagai kebijakan. Ini akan sia-sia jika tidak ada keberpihakan terhadap nelayan dalam melakukan beragam kegiatan usaha.

Ancaman kota/kabupaten pesisir akan tenggelam adalah risiko bencana alam yang bisa diprediksi, diantisipasi, dan diatasi.

Hak-hak masyarakat yang bermukim di perairan pesisir harus mendapat pengakuan negara. Pengakuan hak ini bukan pemberian perizinan berusaha, bahkan perizinan berusaha tak boleh melanggar hak-hak masyarakat tersebut.

Nilai-nilai kearifan lokal yang berakar di masyarakat pesisir Indonesia perlu diakui dan dipadukan dalam tatanan kebijakan formal. Hal ini agar peraturan yang berlaku dapat menjaga kelimpahan sumber daya perikanan.

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mesti berlandaskan sains agar pengelolaannya berkelanjutan. Hal ini disebabkan kawasan tersebut terdampak perubahan iklim dan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Klaim kerugian kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut masih mengacu pada referensi. Perlu valuasi pada tiap-tiap ekosistem di Indonesia untuk mempermudah proses hukum pada pelaku perusakan.

Melalui inovasi teknologi, ketimpangan masyarakta pesisir dapat teratasi dengan cepat. Upaya mengatasi ketimpangan ini menjadi perhatian serius pemerintah dengan menyiapkan program-porogram unggulan.