Kompas.id

wakil rakyat

Kurang elok rasanya jika hanya menyalahkan guru.

Bagikan

Jangan Hanya Menyalahkan Guru

Kurang elok rasanya jika hanya menyalahkan guru.

Sebagian Besar Anggota Parlemen Muda Terafiliasi Dinasti Politik

Sulit bagi orang muda pada umumnya untuk jadi anggota dewan. Namun, itu tak berlaku bagi yg memiliki keluarga politisi.

Memahami Keterwakilan Politik

Perkataan terbuka Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul—yang mengaku bahwa mereka hanya patuh dan mengikuti arahan ketua parpol—amat menyakitkan hati. Seharusnya sebagai wakil rakyat mereka patuh pada rakyat di dapilnya.

Wakil Rakyat Bukan Pabrik Undang-Undang

Jangan takut dengan partisipasi. Partisipasi akan menjadi saluran politik yang baik sehingga ”kegaduhan” yang muncul adalah keramaian pendapat yang justru penting dalam demokrasi.

Politik & Hukum ·

Wajah Wakil Kita

Anggota DPR jadi sorotan menyusul buka-bukaan penghasilan oleh anggota DPR, Krisdayanti. Pengakuan jujur Krisdayanti harus diapresiasi dan tak perlu disalahkan. Kini, tinggal menunggu bukti janji mereka kepada rakyat.

Politik & Hukum ·

Iklan

Fetisisme Politik, Efek ”Oracle” dan Tanda Istimewa untuk Utusan Rakyat

Anggota DPR disebut wakil rakyat karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat, untuk mewakili rakyat. Namun, dalam praktiknya, wakil rakyat sering kali justru menjadi atasan rakyat yang diwakilinya.

Siasat Wakil Rakyat Mendengar Suara Rakyat

Setahun pandemi Covid-19, berbagai kritik dan saran atas kebijakan pemerintah terus berseliweran. Di tengah keterbatasan ruang gerak akibat pandemi, anggota DPR mengoptimalkan medsos agar tetap bisa menyerap aspirasi.

Politik & Hukum ·

Hak Pun Berkonflik akibat Pandemi Covid-19

Mungkin baru kali ini banyak orang terluka melihat kerumunan. Berkerumun tanpa menjaga jarak saat pandemi Covid-19 tidak hanya melanggar aturan pemerintah, tetapi juga mengabaikan hak orang lain.

Paripurna DPR di Tengah Pandemi Covid-19

Rapat paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2020), diikuti sedikit anggota DPR. Sebagian anggota lain mengikuti secara daring.

Fachry Ali: Parpol, KPK, Politik Peradaban

ada 1982, dalam tulisan berjudul ”Kita Perlu Satu Parpol Lagi?” (Kompas, 18/1/1982), saya menyampaikan betapa tidak terakomodasinya beberapa kalangan strategis masyarakat dalam sistem kepartaian kala itu.

Iklan