Setelah bebas dari tersangka dalam praperadilan, KPK didesak kembali tetapkan mantan Wamenkumham sebagai tersangka.

Sidang putusan praperadilan eks Wamenkumham Eddy Hiariej terkait penetapan tersangka digelar pada Selasa (30/1/2024).

Tiga ahli pidana dihadirkan pada sidang praperadilan dugaan korupsi oleh bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menegaskan, laporan yang disampaikan Indonesia Police Watch (IPW) mengenai dugaan penerimaan gratifikasi terhadap dirinya, melalui asisten pribadi, mengarah pada fitnah.

Wamenkumham Eddy Hiariej mengingatkan amanat Pasal 3 UU No 1/2023 tentang KUHP, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana, harus diuntungkan dari UU itu.

Pemerintah menjelaskan soal KUHP baru kepada media asing. Pemerintah juga memanggil perwakilan PBB di Indonesia yang sebelumnya mengkritik sejumlah pasal dalam KUHP.

Dalam KUHP baru, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi lebih ringan. Ini memperburuk situasi penegakan hukum terhadap koruptor setelah remisi koruptor yang tidak ketat lagi.

”Di tengah berbagai macam isu terkait KUHP, yang paling penting adalah memberi pemahaman kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai KUHP menjadi sarana represif dalam implementasinya,” kata Wamenkumham Eddy OS Hiariej.