Wamenkumham: Ada Aturan Baru soal Pidana Mati, Eksekusi Harus Ditunda

Wamenkumham Eddy Hiariej mengingatkan amanat Pasal 3 UU No 1/2023 tentang KUHP, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana, harus diuntungkan dari UU itu.

KOMPAS/SUSANA RITA K

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej menyosialisasikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru kepada praktisi, akademisi, dan mahasiswa di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Selasa (28/2/2023).

BANDA ACEH, KOMPAS — Eksekusi terhadap terpidana mati yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sebaiknya ditunda mengingat ada aturan baru yang lebih meringankan bagi mereka. Aturan yang dimaksud adalah pemberlakuan masa percobaan 10 tahun yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

”Meskipun pasal percobaan 10 tahun untuk terpidana mati yang di KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, apa pun untuk terpidana, tersangka dan terdakwa harus diuntungkan dari aturan baru itu. Harus dilakukan postpone, penundaan,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej, Selasa (28/2/2023), dalam kegiatan sosialisasi KUHP di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh.