Komisioner KPU RI, Idham Holik, dan tiga anggota KPU Sulawesi Utara tak terbukti melanggar kode etik dalam perkara dugaan intimidasi dan manipulasi data verifikasi partai politik.

DKPP memutuskan enam anggota KPU Sulawesi Utara terbukti melanggar etik dalam kasus kecurangan verifikasi parpol, satu orang diberhentikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) lolos rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Apabila mampu melalui tahapan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan, Prima akan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada 21 April.

Majelis Etik DKPP mengubah sidang menjadi tertutup saat video rekaman yang diajukan sebagai alat bukti dugaan manipulasi dalam verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024 belum selesai diputar.

Laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 yang masuk ke DKPP pada Desember lalu akhirnya akan disidangkan oleh DKPP, Rabu (8/2/2023).

Masyarakat sipil khawatir penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 akan terganggu jika aduan mengenai dugaan kecurangan saat verifikasi faktual partai politik tak segera dituntaskan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah selesai melakukan verifikasi materiil terhadap aduan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.