Selamatkan Pemilu, DKPP Didesak Usut Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol

Masyarakat sipil khawatir penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 akan terganggu jika aduan mengenai dugaan kecurangan saat verifikasi faktual partai politik tak segera dituntaskan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana ketika pimpinan KPU dan perwakilan pimpinan partai politik saat acara Pengundian dan Penetapan Nomor Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 di halaman kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP agar segera menelusuri dugaan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Jika dugaan kecurangan ini tidak dituntaskan, dikhawatirkan tidak hanya mengganggu tahapan pemilu, tetapi juga independensi Komisi Pemilihan Umum dalam proses rekrutmen ratusan penyelenggara pemilu daerah pada Februari hingga April 2023.

Sejak akhir Desember 2022, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih telah melaporkan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Idham Holik kepada DKPP atas dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol. Aduan ini berkaitan dengan dugaan adanya instruksi dari pimpinan KPU RI terhadap anggota KPU daerah untuk meloloskan parpol tertentu dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu.