Pembahasan ”omnibus law” kesehatan atau RUU Kesehatan tidak boleh mengulang ”omnibus law” Cipta Kerja yang waktunya singkat dan terkesan dipaksakan. Partisipasi publik yang bermakna harus diutamakan.

Terkait isu UU Sapu Jagat pemangku kepentingan lain juga harus diperhatikan suara dan aspirasinya. Mereka adalah kelompok-kelompok kepentingan yang bisa menjelma menjadi kelompok-kelompok penekan (pressure groups).

Pemerintah meyakini implementasi dua regulasi sapu jagat dapat menumbuhkan investasi tahun ini. Investasi itu juga perlu memperhatikan buruh dan serapan tenaga kerja dalam negeri.

RUU Cipta Kerja mengubah beberapa aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Di satu sisi, perubahan aturan ini dapat memangkas tumpang tindih aturan pengawasan tenaga kerja asing hingga ke daerah.

JAKARTA, KOMPAS— Dewan Perwakilan Rakyat belum menentukan apakah pembahasan rancangan undang-undang sapu jagat atau omnibus law dilakukan lintas fraksi atau tidak.

Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Demikian pidato Presiden Joko Widodo di MPR, 20 Oktober 2019.

Penyusunan rancangan omnibus law atau undang-undang sapu jagat dinilai tertutup. Tingkat keyakinan publik terhadap deregulasi omnibus law menjadi yang paling rendah dibandingkan empat program pemerintah lain.

Penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan.