Libatkan Publik Seluasnya

Jika politik itu matematika, UU Sapu Jagat Cipta Kerja pasti akan gol dan disahkan oleh DPR. Presiden Joko Widodo mengharapkan UU itu selesai dalam 100 hari.

Dengan kekuasaan yang terkonsolidasi, koalisi pemerintah menguasai 427 kursi DPR dari 525 kursi atau 81 persen kursi, pasti Presiden Jokowi dan menterinya akan mudah berunding dengan DPR dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Hal yang sama pernah terjadi ketika Presiden Jokowi merevisi UU KPK pada akhir DPR periode 2014-2019 yang berujung uji materi di MK dan merosotnya kepercayaan publik pada KPK.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh membawa poster berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja saat unjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Mereka tidak ingin regulasi itu merugikan buruh demi investasi. Ada beberapa poin yang dikhawatirkan bisa mengancam hak dan kesejahteraan buruh, antara lain penghilangan upah minimum dan sistem upah per jam yang tidak diatur dengan detail, penghilangan atau pengurangan pesangon, pengurangan jam kerja, dan perubahan sistem kerja.

Setelah lama disembunyikan, substansi UU Cipta Kerja mulai terbuka. Presiden Jokowi menyerahkan Surat Presiden dan draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR.