Daftar PRT yang mengalami penyiksaan dan diskriminasi terus bertambah. DPR terus menyandera RUU PPRT hampir 20 tahun.

Desakan kepada DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT menjadi UU tak kunjung berhenti.

Kehadiran UU Perlindungan PRT terus dinantikan selama 19 tahun. Tahun 2023 diharapkan menjadi akhir perjuangan PRT mendapatkan regulasi yang melindungi mereka dari berbagai kekerasan sekaligus melindungi pemberi kerja.

Perjalanan legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terus dipercepat setelah DIM dari pemerintah selesai disusun. Harapannya pembahasan RUU itu bisa segera dilakukan DPR.

Hari Buruh di Jateng bakal diperingati oleh ratusan buruh dengan berdemonstrasi. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan buruh yang saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Polisi bakal mengawal kegiatan tersebut.

Proses legislasi RUU PPRT terus berjalan maju. Setelah menjadi RUU Inisiatif, DPR menyurati Presiden, dan kini tinggal menanti Surat Presiden, lalu DPR akan memulai pembahasan dan pengesahan menjadi UU PPRT.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan upaya untuk melindungi serta memenuhi hak konstitusional dan HAM pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan. Hampir dua dekade sejak diusulkan, RUU tak juga disahkan.

Perjuangan mendapatkan payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga kembali terhenti. Meski demikian, para PRT tak berhenti dan terus mengetuk pintu hati pimpinan DPR agar segera mengesahkan undang-undang tersebut.