Setelah menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan menjadi UU, menurut rencana, DPR akan menginisiasi revisi UU Cipta Kerja.

Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5/2022). Delapan fraksi di DPR menyatakan menerima dan satu fraksi menolaknya.

Pemerintah dan DPR diharapkan memiliki visi reformasi regulasi yang sama saat merevisi UU PPP, yakni memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, bukan hanya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Mematuhi nilai-nilai konstitusional seharusnya menjadi satu-satunya pilihan. Sebab, negara ini mesti berjalan di atas kehendak konstitusi, bukan kehendak atau pandangan kelompok atau elite tertentu.