Setelah Uji Formil Dikabulkan

Mematuhi nilai-nilai konstitusional seharusnya menjadi satu-satunya pilihan. Sebab, negara ini mesti berjalan di atas kehendak konstitusi, bukan kehendak atau pandangan kelompok atau elite tertentu.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga menyaksikan sidang virtual uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Agenda sidang hari itu masih berupa pemeriksaan pendahuluan.

MK telah mengembalikan kekuatan uji formil ke konsep dasarnya, sebagai senjata pamungkas untuk melibas undang-undang yang proses pembentukannya tak sesuai ketentuan. Diperkirakan, ke depan MK akan menerima banyak permohonan uji formil undang-undang.

Proses legislasi yang banyak diprotes beragam kalangan berimbas pula ke peradilan konstitusi ini. Banyak perkara pengujian formil yang didaftarkan, di antaranya pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 7/2020 tentang MK yang dikenal sebagai revisi undang-undang tercepat yang pernah ada karena hanya memakan waktu tiga hari pembahasan, dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja