Kompas.id

uu p2sk

Bagikan

Gelombang Penolakan Program Pensiun Wajib Tambahan Bergulir

Wacana program pensiun wajib tambahan banyak menuai penolakan lantaran dinilai memberatkan para pekerja.

OJK Perkuat Aturan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan

Proses penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan diperkuat untuk memberantas aktivitas ilegal tersebut.

OJK Siapkan Transisi Pengawasan Aset Kripto dan Koperasi Jasa Keuangan

Pengawasan perdagangan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke OJK. Selain itu, pengawasan koperasi jasa keuangan yang saat ini berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM juga akan berpindah ke OJK.

OJK Jalin Kerja Sama dengan KLHK soal Bursa Karbon

OJK dan KLHK perluas kerja sama untuk persiapan penyelenggaraan perdagangan karbon.

Komisioner Baru dan Tantangan OJK

Masih banyak sorotan tentang lemahnya OJK dalam menjalankan berbagai fungsi, mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga perlindungan konsumen, sehingga muncul berbagai kasus yang merugikan investor.

Iklan

Demutualisasi Bursa: Simbiosis Mutualisme?

Meski bisa menghadirkan manfaat, demutualisasi bursa justru menghadirkan konteks baru dalam soal konflik kepentingan yang jauh lebih berbahaya. Model regulasi yang akan dibangun menjadi penting untuk memitigasi masalah.

Sudah Mendesak, Program Asuransi Wajib di Indonesia

Indonesia kerap dilanda bencana atau tragedi yang menelan banyak korban serta kerugian harta benda. Termasuk potensi kerugian akibat gagal panen. Maka, pengembangan program asuransi wajib mendesak segera dilakukan.

Pertamina Geothermal Raih Rp 11 Miliar dari Karbon Kredit

Karbon kredit merupakan representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca dalam proses industrinya.

Era Baru Supremasi OJK

UU P2SK mendorong OJK menjadi suatu lembaga yang ”supreme” di sektor jasa keuangan. Namun, apakah penerapan prinsip ”una via” dan keadilan restoratif bisa efektif saat melibatkan banyak korban?

OJK Siapkan 53 Peraturan Turunan UU P2SK

Sebanyak 216 amanat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan diterjemahkan menjadi 53 peraturan OJK.

Iklan