Pelaku industri komoditas berjangka mengaku mengalami sejumlah tantangan di tengah transisi otorisasi perdagangan produk berjangka komoditas.

Wacana program pensiun wajib tambahan banyak menuai penolakan lantaran dinilai memberatkan para pekerja.

Proses penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan diperkuat untuk memberantas aktivitas ilegal tersebut.

Pengawasan perdagangan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke OJK. Selain itu, pengawasan koperasi jasa keuangan yang saat ini berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM juga akan berpindah ke OJK.

Masih banyak sorotan tentang lemahnya OJK dalam menjalankan berbagai fungsi, mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga perlindungan konsumen, sehingga muncul berbagai kasus yang merugikan investor.

Meski bisa menghadirkan manfaat, demutualisasi bursa justru menghadirkan konteks baru dalam soal konflik kepentingan yang jauh lebih berbahaya. Model regulasi yang akan dibangun menjadi penting untuk memitigasi masalah.

Indonesia kerap dilanda bencana atau tragedi yang menelan banyak korban serta kerugian harta benda. Termasuk potensi kerugian akibat gagal panen. Maka, pengembangan program asuransi wajib mendesak segera dilakukan.

Karbon kredit merupakan representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca dalam proses industrinya.