Presiden terpilih harus memulihkan kembali KPK dengan mengembalikan UU KPK, seperti UU KPK sebelum direvisi.

Batas usia calon pimpinan KPK menghalangi para mantan pegawai KPK yang telah berpengalaman mendaftar sebagai capim KPK.

Pansel KPK berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan capim dan Dewas KPK sesuai dengan harapan publik.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, mengatakan, rekam jejak Pansel KPK harus diperhatikan.

KPK berada di titik nadir karena kepercayaan kepada KPK menurun drastis. Solusinya, Ketua KPK sebaiknya mengundurkan diri.

Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.

Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK adalah tafsiran yang salah. Yang benar, MK mengubah norma masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun mulai periode 2023-2028.

Putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK masih mengundang keprihatinan. Demikian pula Juru Bicara MK yang memberikan pernyataan atas putusan itu dinilai mengambil posisi politik untuk menafsirkannya.