Dengan OTT saja, bangsa ini seolah sesak napas untuk bisa sekadar mengurangi jumlah koruptor, apalagi tanpa OTT.

Kabut akan semakin pekat menyelimuti seleksi pimpinan KPK manakala berhadapan dengan proses politik di DPR.

Presiden terpilih harus memulihkan kembali KPK dengan mengembalikan UU KPK, seperti UU KPK sebelum direvisi.

Batas usia calon pimpinan KPK menghalangi para mantan pegawai KPK yang telah berpengalaman mendaftar sebagai capim KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, mengatakan, rekam jejak Pansel KPK harus diperhatikan.

KPK mengalami gesekan ketika menindak aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan.

KPK berada di titik nadir karena kepercayaan kepada KPK menurun drastis. Solusinya, Ketua KPK sebaiknya mengundurkan diri.

Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.